MAHASISWA…! “Jelang Hilang Karaktermu”

Oleh: Tito Siswanto

Sukses menterpurukan Negri ini, pemimpin di Negara kita tidak lepas dari pengelolaan system yang ter-manaj dengan baik, kolektf – kolegial yang ter-manaj menjadikan keberhasilan yang begitu memuaskan bagi para manusia berotak keji. Tidak bisa kita ungkiri bahwa usaha untuk menghancurkan negri ini memang tak lepas dari kolektif-kolegial, oleh karnanya mengapa tidak bila mereka dapat menghancurkan lantas kita mencuri system yang digunakan untuk sebuah kebangkitan menuju kedikjayaan.

 

Mahasiswa yang merupakan golongan minoritas dikalangan masyarakat seharusnya menjadi urat syaraf bagi perubahan. dari sini mahasiswa seharusnya dapat melakukan perubahan yang signifikan dan menjadi sorotan dikalangan masyarakat. Harus disadari memang kini mahasiswa sudah tidak lagi menjadi golongan yang ditakutkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab dikalangan manapun, namun jangan pernah berhenti bertindak, karna memang keterlibatan mahasiswa dalam perpolitikan di negri ini merupakan suatu pembunuhan karakter kita sebagai mahsiswa yang selama ini digolongkan sebagai kaum idealis,,,,jika kita telaah memang tak sedikit mahasiswa yang dijadikan alat untuk kepentingan politik tanpa kita sadari. Kasus Lapindo misalnya, adakah terlihat gerakan mahasiswa yang berambisi untuk mengusut kasus tersebut, padahal ini masalah sosial atau mngkin karena ini masalah sosial yang tidak menghasilkan apa-apa sehingga menjadikan sepi peminat.

 

Sejarah menunjukan begaimana mahasiswa selaku pencetus perubahan sosial politik mempunyai andil yang cukup signifikan misalnya dalam penggulingan Perez Imenez di venezuela pada tahun 1956, runtuhnya kekuasaan presiden “Seumur Hidup” Indonesia, Soekarno, pada tahun 1966; tumbangnya Ayub Khan Di Pakistan pada tahun 1986; runtuhnya kekuasaan yang manipulatif dari suchinda krooprayon di Tahiland tahun 1991; dan masih banyak lagi.

 

Penting memang ketika kita bicara tantang peran mahasiswa terhadap negri ini, tetapi tak kalah penting kini yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana membenahi dan membangun serta meningkatkan potensi serta keintelektualan dan mengembalikan fitrah mahasiswa sebagai kaum intelektual. Politik pergerakan mahasiswa yang selalu menjadi sorotan didunia pemerintahan suatu Negara begitu besar seperti kasus-kasus tertuliskan diatas, tetapi adakah peran mahasiswa yang nyata untuk ikut serta membenahi keterpurukan bangsa setelah sukses menggulingkan roda pemerintahan ataupun bangsa yang memang sudah terpuruk. Sebenarnya permasalahan ini yang perlu kita soroti dan kita tinjau ulang. Jika tak ada tindakan konkrit dari mahasiswa maka bisa dikatakan mahasiswa hanya menjadi alat perpolitikan semata bagi para elit politik.

 

Secara sosial politik, mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam masyarakat yang memiliki peranan sebagai pengganti dan penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu, dapat dikatakan, pada suatu sisi dia bisa menjadi “aset” tetapi disisi lain dia bisa menjadi unsur liability. Aset dalam arti bahwa mahasiswa adalah pewaris perjalanan perjuangan suatu bangsa dalam mencapai cita-citanya. Sedangkan sebagai unsur ‘liability’, lebih kepada “segolongan” masyarakat yang harus mempunyai tanggung jawab (secra moral) akan perjalanan bangsa ini menuju harapan yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya.

Sebagai konsekuensi dari sistem pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam perguruan tinggi seharusnya mengubah perilaku sosial maupun politik para mahasiswa. Perilaku sosial kehidupan sehari-hari mereka termanisfestasi dari cara berpakian, bertutur kata, dan lain sebagianya. Pengalaman-pengalaman subyektif dalam dinamika dunia kemahasiswaan secra tidak langsung juga mengubah pemikiran politik mereka. Dalam dinamika pendidikan tinggi, mahasiswa mengembangkan dirinya dalam berbagai organisasi dan kelompok studi atau diskusi. Di kelompok studi inilah mahasiswa dapat menajamkan sense of intellectual, baik yang dilakukan melalui diskusi maupun ide-ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan di berbagai penerbitan. Tapi sayang sekali yang selama ini menjadi realitas tidak seperti yang diharapkan, mahasiswa kini lebih cenderung kepada perpolitikan yang bisa dikatakan tanpa landasan serta tak mencerminkan identitasnya sebagai mahasiswa. Padahal jika saja mahasiswa mahasiswa mampu meningkatkan keintelektualan dan dapat menciptakan karya-karya ilmiah, misalnya sebuah gagasan baik berupa lisan maupun tulisan dan sejenisnya maka itupun dapat dijadikan sebuah alat perpolitikan dan menjadi formula yang ampuh dalam menjalankannya perpolitikan bahkan disitu lebih terlihat cirikhas seorang mahasiswa dengan nilai keintelektualannya.

Maka seharusnya sistem pergerakan mahasiswa kini bukan lagi meuntut dan menggulingkan roda pemerintahan dan menjadi musuh pemerintah, tetapi kini yang perlu kita fikirkan bagaimana mahasiswa menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan perogram-program yang bersifat membangun masyarakat. Baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Agar apa yang selama ini diharapkan oleh pemerintah, masyarakat dan mahasiswa itu sendiri tercapai. Maka jelas jika demikian tak perlu lagi ada yang perlu dipermasalahan karna memang kemakmuran dan kemerdekaan yang terharapakan telah tercapai.

Sebagai mahasiswa manajemen maka pertanyaan yang terpikirkan dalam benak kita adalah “Bagaimana”, ini yang menjadi salah satu pertanyaan dalam manajemen. Bagaimana cara merencanakan, serta memutar arah pola fakir mahasiswa yang selama ini yang senang bermain dengan perpolitikan, baik perpolitikan dilingkungan kampus ataupun perpolitikan di negeri ini dan bentuk lain yang dapat menghilangkan karakter kita sebagai mahasiswa.

 

Bila demikian maka seharusnya kita sadar dan dapat memahami diri kita sebagai mahasiswa yang seharusnya mengangkat derajat negeri, diri sendiri dan orang lain atau sebaliknya menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa mahasiswa hanya nama besar untuk sebuah kebanggaan yang menyandangnya yang membuat masyarakat menganggap tak pentingnya sebuah pendidikan. Wallahu’alam.

Merger PTM Jakarta dan Eksistensi IMM (Oleh: Pitri Yandri Ketua LPPK DPP IMM)

 

Segera setelah diskusi merger PTM dilansir kampus ini beberapa waktu lalu, perlu pula dikemukakan kajian dari sudut pandang lain. Pemikiran ini sendiri muncul sebagai hasil diskusi ‘warung kopi’ dengan salah seorang rekan DPD IMM DKI Jakarta. Petikan diskusi itu tertuang dalam tulisan singkat berikut ini.

Dalam tulisan saya terdahulu yang insya Allah akan diterbitkan Suara Muhammadiyah telah bicara panjang lebar tentang apa yang disebut merger itu. Dalam kajian itu saya mengulas secara elementer konsep merger terkait dengan upaya dimaksud. Lebih dari itu, kajian tersebut juga mengulas secara implikatif dan impak merger terhadap dunia pendidikan secara keseluruhan. Keseluruhan impak tersebut bisa dari sisi sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Dalam perspektif psikososial, keseluruhan impak inilah yang bisa memunculkan geger budaya (cultural shock), baik secara fungsional maupun struktural.

Sebagai akibat dari berkembangnya praksis pendidikan Muhammadiyah di hampir seluruh kota-kota penting di Indonesia, IMM dihadapkan pada medan perjuangan yang begitu luas. Kondisi ini memberikan peluang seluas-luasnya bagi gerakan dan aktivitas IMM. IMM menjadi marak, memiliki basis massa besar di setiap PTM.

Dalam pada itu, relasi ideologis IMM dengan Muhammadiyah yang telah mentahbiskan diri konsisten sebagai gerakan kultural, mendaualat komitemen gerakan IMM untuk menopang perjuangan cita-cita sosial Muhammadiyah. Dalam kerangka strategi gerakan Muhammadiyah, IMM merupakan generasi intelektualitas muda Muhammadiyah pada jalur organisasi otonom. Visi identitas dan konsepsi gerakan IMM merepresentasi kepedulian gerakan pembaharuan sosial Muhammadiyah pada wilayah kemahasiswaan. Sinergisitas gerakan ini mencerminkan proses transmisi intelektual koletif, baik pada dataran organisasional maupun pada dataran perkembangan isu-isu global.

Proses sinergi ini dipandang dapat menghasilkan IMM yang ‘intelektual organik’. Ciri intelektual yang mengembangkan skill politik dan pendekatan pedagogik untuk membangkitkan kesadaran politik kelas subordinat. Pada kenyataannya, ruang advokasi kaum intelektual organik adalah ruang publik dimana relasi-relasi struktural berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses pencarian ataupun pendefinisian identitas.

Sebabai sebuah organisasi sosial, kelahiran dan eksistensi IMM tidak bisa dilepaskan dari intervensi kepentingan sosial, budaya ataupun kepentingan politik. Pandangan ini dibangun atas asumsi bahwa sistem pengetahuan yang merupakan basis penalaran membangun kesalinghubungan dengan struktur-struktur pada semua wilayah level kepentingan dan kebutuhan. Munculnya gerakan sosial yang mendorong proses perubahan sosial dipengaruhi bahkan disebabkan situasi kesejarahan yang mengeraminya. Menjamurnya organisasi perjuangan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20, misalnya, merupakan wujud artikulasi semangat pergerakan untuk pembebasan pada zamannya.

Karena itu, untuk menjaga eksistensi perkaderan, IMM secara konsisten terus memberlangsungkan regenerasi secara struktural baik pada tingkat paling bawah maupun hingga tingkat yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Sebagai wilayah urban, IMM Jakarta menunjukkan kekhasannya tersendiri. Dengan jumlah 36 komisariat yang tersebar di PTM di seantaro Jakarta dan dipayungi 7 Pimpinan Cabang menjadikan IMM Jakarta sebagai basis massa terbesar. Itu sebabnya mengapa IMM Jakarta menjadi daerah determinan dalam setiap pergulatan politik internal IMM khususnya dan Muhammadiyah pada umumnya.

Sejalan dengan upaya merger yang ingin dilakukan sementara pihak tentunya mengganggu relasi struktural, baik antara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan PTM bersangkutan maupun antar-struktur di internal IMM sendiri. Betapa tidak, merger yang nantinya menghasilkan lembaga pendidikan raksasa secara terpaksa harus merusak tatanan struktur IMM. Bukan tidak mungkin, realisasi merger terhadap PTM di Jakarta akan mendekonstruksi struktur mapan yang telah ada selama ini. Bukan tidak mungkin pula, dakwah kultural yang menjadi kerangka paradigmatik tentang eksistensi IMM diterabas karena persoalan kekagetan budaya. Karena itu, kajian tentang merger ini nampaknya harus melibatkan IMM sebagai organisasi otonom di PTM.

Hal ini didasari pertimbangan bahwa partisipasi semua pihak sebagai pemangku kepentingan (stake holders) dalam pengambilan keputusan tentang merger ini adalah jalan terbaik dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Kepongahan elit (pimpinan) bukan cara yang bijak dalam pengambilan keputusan. Karena kepongahan adalah bibit kehancuran (Kasus Iblis, Kasus Firaun, Kasus Abu Lahab, dll). Wallahu’alam.